Copyright 2017 - Diskominfo Kab. Pamekasan

 Latar belakang dibentuknya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain adalah sebagai berikut :


Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;

Untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru.

sahdvjavdjvd

hello berita

 Jakarta --  Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI)¸Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan elektronifikasi transaksi atau penggunaan uang elektronik di jalan tol. Pemerintah berencana menerapkan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol) pada Desember 2018. Untuk menuju tahapan MLFF, akan melalui tiga tahapan yakni pada tahap awal akan diberlakukan penggunaan uang elektronik pada semua transaksi di jalan tol pada Oktober 2017, kemudian dilanjutkan integrasi jalan tol dan integrasi jalan tol dengan konsorsium Electronic Toll Collection pada Desember 2017.  

Gallery

putr.png

Dinas PU dan Tata Ruang Pamekasan

Jalan Joko Tole No.143, Barurambat Kota, Pamekasan, Barurambat Tim., Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317

(0324) 322175